Headline

Tidak Ada Keharusan Ikuti Surat DPP Golkar

partai-Golkar-1

Ambon, detik-maluku.com: Polemik seputar Musda Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah masih belum berakhir. Setelah muncul surat dari DPP Partai Golkar yang berpendapat bahwa Musda tersebut dapat menetapkan Rudolf Lailossa untuk menjadi ketua, maka kini muncul pendapat lain dari arus bawah yang berbeda dengan pendapat DPP Golkar tersebut.

Hal ini terlihat dari surat bersama yng dilayangkan sembilan pimpinan kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Maluku Tengah serta ormas pendiri dan didirikan ditambah dewan pertimbangan. Mereka pada Rabu (10/5) kemarin, menemui DPD Partai Golkar Provinsi Maluku yang diterima langsung oleh fungsionaris DPD Golkar Maluku di Karpan, Ambon. Dalam pertemuan tersebut para pimpinan kecamatan, ormas serta dewan pertimbangn menekankan bahwa surat DPP tersebut tidak didasarkan pada fakta persidangan yang terjadi pada 15 Maret lalu.

“Peserta Musda Golkar Malteng ada 23, masa dibilang cuma 18. Selain itu peta dukungan dalam pemandangan umum adalah 10 untuk Lailossa dan 8 untuk Talaohu. Sehingga kalau mau dipakai logika lima puluh persen plus satu maka kedua calon tidak memenuhinya. Adalah sesat jika menyatakan bahwa ada calon yang sudah  memenuhinya. Selain itu, logika tersebut tidak bisa dipakai meski tercantum dalam tatib karena bertentangan dengan Juklak Nomor 5 dan Anggaran Rumah Tangga. Batal demi hukum, ” jelas Ketua Kecamatan Partai Golkar Kecamatan TNS, Eliams Elintutu.

Pada kesempatan yang sama ketua Golkar Kecamatan Salahutu, Jamaldin Nahumarury, mengatakan bahwa tidak ada keharusan untuk mengikuti surat dari DPP. Sebab surat itu dalam poin empatnya hanya mengatakan bahwa berdasarkan poin sebelumnya maka Lailossa ‘dapat’ ditetapkan sebagai ketua terpilih. Kata ‘dapat’ yang dipakai dalam kalimat ini longgar dan tidak punya unsur paksa atau harus.

“Artinya diikuti boleh, tidak diikuti juga boleh. Jadi mengapa harus repot. Lagi pula surat itu tidak ditujukan kepada kami di kecamatan. Surat itu ditujukan ke ketua Golkar Provinsi Maluku, bukan kepada peserta Musda. Jadi, kami sudah bertekad untuk tetap mengusung calon kami sendiri dan siap untuk mengikuti tahap pemilihan yang sebentar lagi akan difasilitasi oleh DPD Golkar Maluku. Kami juga siap menanggung konsekwensinya, sebab kami yakin berbeda pilihan di Musda itu halal dalam Golkar. Mengapa mesti takut ? ” ungkap Nahumarury.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Golkar Maluku, Max Hehanusa menyebutkan, bahwa Musda kabupten/kota merupakan domainnya Golkar provinsi. Itu sudah sesuai dengan anggaran dasar pasal 20. Karenanya, adalah keliru jika DPP Golkar mau memaksakan kepentingannya untuk menetapkan calon tertentu.

“Itulah sebabnya, dalam kasus Musda Golkar Malteng, saya mendesak DPD Golkar Maluku untuk mengabaikan saja surat dari DPP. Karena selain menyalahi aturan juga tidak sesuai fakta persidangan dan sepihak. Bagaimanpun, tahap pemilihan harus tetap dilaksanakan dan DPD Golkar Maluku harus menyerahkan itu pada mekanisme pemilihan nanti yang akan terjadi. Meski surat itu ditandatangani Ketum dan Sekjen tetapi kalau menyalahi AD/ARTdan tidak mengakomodir kepentingan Golkar Maluku, maka tidak ada kewajiban untuk menurutinya. Di Golkar ini yang paling tinggi adalah AD/ART bukan orang atau jabatan ,” jelas Hehanusa.

Ketika ditanyakan tentang sikap Hasan Alkatiry yang tetap ngotot untuk memenangkan Lailossa, maka Hehanusa mengatakan bahwa ia dapat memahami sikap Alkatiry karena yang bersangkutan adalah orang baru di Golkar, pindahan dari partai lain.

“Alkatiry adalah orang buangan dari partai lain yang cari makan di Golkar. Wajar kalau dia masih harus belajar banyak tentang Golkar. Saya sarankan agar dia baca lebih banyak lagi tentang aturan Golkar baru bicara biar tidak salah lagi, ” tutup Hehanusa. (HK)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top