Opini

Mencari Para Pemimpin

Tammat R Talaohu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah

Tammat R. Talaohu

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah

Karena tahapan pemilihan umumkepala daerah (Pemilukada) 2017 telah dimulai, maka perkenankan saya untuk kembali mengulas topik tersebut dari sisi kepemimpinan.

Meski ini bukanlah topik yang sama sekali baru, tetapi setidaknya, sebagai pimpinan salah satu partai besar di Kabupaten Maluku Tengah, kami memiliki tanggung jawab untuk ikut mencerdaskan masyarakat dengan memberikan pendidikan politik sehingga publik akan semakin melek akan hak-haknya yang akumulasinya diharapkan akan berefek bagi perbaikan daerah secara keseluruhan.

Karena tahapan pemilihan umumkepala daerah (Pemilukada) 2017 telah dimulai, maka perkenankan saya untuk kembali mengulas topik tersebut dari sisi kepemimpinan.

Meski ini bukanlah topik yang sama sekali baru, tetapi setidaknya, sebagai pimpinan salah satu partai besar di Kabupaten Maluku Tengah, kami memiliki tanggung jawab untuk ikut mencerdaskan masyarakat dengan memberikan pendidikan politik sehingga publik akan semakin melek akan hak-haknya yang akumulasinya diharapkan akan berefek bagi perbaikan daerah secara keseluruhan.

Efek yang dimaksudkan adalah bergeraknya pendulum demokrasi secara subtantif dengan menitikberatkan pada kajian yang komprehensif terhadap visi, misi dan program setiap calon kepala daerah serta ikut mendorong lahirnya politik kepemimpinan yang mampu membawa daerah menjadi lebih maju dan bermartabat melalui manajemen kepemimpinan yang cerdas, visioner, akuntabel, partisipatif dan transparan.

“Saya selalu berusaha untuk meragukan kesimpulan beberapa pihak bahwa Pemilukada hanya akan menghasilkan para penguasa, terutama karena agenda demokrasi lokal ini selalu sarat akan politik citra dengan pendekatan tekhnik pemasaran yang menempatkan pemilih layaknya kumpulan konsumen sebuah produk.

Saya juga berusaha untuk meragukan bahwa ajang lima tahunan ini tidak melulu hanya sekedar memenuhi azas formalitas yang kering nilai, miskin visi yang dengannya peluang untuk menemukan dan melahirkan sosok pemimpin yang hakiki, menjadi hilang.

Saya bahkan tidak ingin mempercayai anggapan beberapa praktisi politik bahwa pilihan rakyat dapat ditukar dengan uang. Menerima anggapan seperti itu hanya akan membuat hambar sekaligus menghilangkan harapan para pegiat demokrasi untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang kaya akan nilai, pesan moral dan tanggung jawab.

Tetapi harus pula disadari bahwa membayangkan sebuah Pemilukada yang sehat, jujur, adil dan penuh teladan dari aktor-aktornya serta bebas praktek tidak terpuji adalah sesuatu yang juga berlebihan.“Meski demikian, proses ini tetap harus menjadi media untuk melahirkan pemimpin dan bukan penguasa.

Disebut demikian karena inilah cara yang paling konstitusional dan demokratis yang dapat ditempuh untuk menentukan masa depan daerah. Juga karena antara pemimpin dan penguasa jelas berbeda.

Pemimpin adalah pribadi-pribadi dengan kualifikasi unggul yang memiliki kemampuan menggerakkan massa untuk mencapai tujuan bersama, yang ketika mereka berbicara maka publik akan mendengarkan secara hikmat. Pemimpin adalah mereka yang memahami akan hukum reproduksi pemimpin, yaitu mereka yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru.

Pemimpin memimpin para pemimpin. Dengan demikian, pemimpin adalah orang yang disegani. Sebaliknya, penguasa adalah mereka yang memimpin para pengikut. Yang ketika berbicara jarang ditemukan gagasan-gagasan yang bisa menggerakkan sejarah dan mengubah kehidupan.

Penguasa tak lebih dari para pribadi yang menghamba kepada jabatan. Penguasa adalah orang yang ditakuti bukan disegani. “Bagi para positifis, pemilihan kepala daerah tak lebih dari rutinitas demokrasi lima tahunan yang tak punya efek berarti bagi perbaikan nasib warga kebanyakan.

Terlebih ketika hal ini dihubungkan dengan silih bergantinya para kepala daerah yang telah terjadi beberapa kali sejak pemilihan kepala daerah langsung diperkenalkan sebagai buah dari reformasi 1998, toh nasib masyakarat di kabupaten/kota di Maluku seolah tak beranjak dari nasib buruk. Berbagai indikator makro ekonomi yang menempatkan kebanyakan daerah di Maluku sebagai daerah yang masih tertinggal menjadi alibi bagi para pegiat demokrasi bahwa demokrasi tidak selalu linier dengan kemakmuran.

“Di Maluku, ada lima daerah yang akan bersiap melaksanakan Pemilukada serentak pada 2017 nanti, yaitu Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Di lima daerah tersebut, kecuali Kota Ambon, masih berstatus daerah tertinggal.
Predikat ini tidak mengenakkan karena sudah begitu lama status ini disandang meski pemerintah daerah setempat

terus bekerja keras untuk membebaskan daerah-daerah itu dari ketertinggalannya. Tetapi bagi para agen perubahan, Pilkada 2017 tetap menyimpan asa untuk dilakukannya perbaikan, sekecil apapun itu.
Setiap tahapan demokrasi tetap harus dimaknai sebagai celah untuk memperbaiki nasib bersama, dimulai dengan memilih kepala daerah secara tepat. Yakni pemimpin yang visinya mampu menghimpun energi daerah untuk bergerak secara bersama, melangkah maju.

Pemimpin yang tidak mau diam di tempat, pemimpin yang selalu turun ke bawah untuk menyerap aspirasi rakyatnya sekaligus menawarkan solusi secara tepat guna dan berhasil guna. Yaitu pemimpin yang ketika mereka berbicara maka semua penghuni langit dan penduduk bumi akan berhenti sejenak untuk menyimak getar suaranya.

Meski pemimpin dengan kategori ini terlalu ideal dan sulit untuk ditemukan di tengah-tengah hiruk pikuk praktek politik yang transaksional, tetapi jika Solo bisa melahirkan orang sekaliber Joko Widodo, Surabaya dapat melejitkan srikandi seperti Tri Rismaharini atau Bandung dengan Kang Emil, maka kelima daerah di Maluku tersebut seharusnya juga dapat memenuhi syarat untuk melahirkan pemimpin dengan kualitas yang menyamai Jokowi, Tri Rismaharini ataupun Kang Emil.

“Masyarakat di Ambon, Maluku Tengah, Buru, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tenggara Barat tidak butuh pemimpin yang saat kampanye paling banyak berjanji, paling banyak menebar slogan melalui poster dan gambar yang dipaku di pepohonan.

Mereka itulah calon kepala daerah yang tunanurani, yang akhirnya akan sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan kelompoknya ketimbang membuat asap mengepul di dapur rakyatnya. Itulah sebabnya, Pemilukada 2017 nanti, masyarakat hendaknya lebih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya dan tidak boleh memilih untuk tidak menggunakan hak pilih tersebut (Golput).

Tidak ada toleransi bagi calon kepala daerah yang hanya mencoba peruntungan. Juga tidak boleh ada toleransi bagi praktek kapitalisasi pilihan politik. Lahirnya pemimpin dengan kualifikasi yang amanah dan berkinerja baik adalah tanggung jawab semua pihak bukan hanya partai politik saja.

Karena itu, mari kita kawal setiap tahapan Pemilukada 2017 secara bersama agar Pemilukada kali ini mampu menghasilkan surplus demokrasi bagi kebaikan dan kemajuan daerah.

Tentu pemimpin yang kita kehendaki adalah pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebajikan.“Meminjam John C. Maxwell (2008), kepemimpinan yang efektif setidaknya akan tunduk pada hukum nilai tambah, hukum lingkaran dalam dan hukum warisan.

Hukum nilai tambah mensyaratkan untuk memperlakukan pengikut secara lebih baik, sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan Albert Einstein; “Kehidupan yang melayani orang lain adalah kehidupan yang berharga”.

Sedangkan hukum lingkaran dalam berdasarkan pada ungkapan terkenal yakni; “Tidak ada pemimpin Lone Ranger. Renungkanlah ini: jika anda sendirian, anda tidak sedang memimpin orang lain”.

Ini menyangkut tim kerja, menyangkut lingkaran dalam. Karena itu, dalam hukum ini tahapan mengenal, mengolah dan merekrut menjadi vital dan menentukan. Ini juga menyangkut potensi seorang pemimpin yang ditentukan oleh orang-orang yang paling dekat dengannya.

Adapun hukum warisan adalah menyangkut suksesi. Terlalu sedikit pemimpin yang memikirkan hal ini secara ideal, tetapi renungkanlah ungkapan ini: “Nilai langgeng seorang pemimpin adalah diukur dari suksesinya”.
Ini perlu dipikirkan oleh para pemimpin yang ingin kepemimpinannya benar-benar memiliki makna.

Itulah beberapa catatan yang dapat dijadikan pijakan sebelum melangkah ke bilik suara. Bagaimanapun, akumulasi dari pengambilan keputusan secara individual tetap akan mempengaruhi daerah secara keseluruhan dalam rentang lima tahun kedepan. Karena itu, menganggap remeh pilihan politik anda, adalah berbahaya. Apakah anda setuju?“

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top