Berita Warga

Diduga, Husni Hentihu Dalang Penyerobotan Lahan Waegeren

HH2

Namlea, detik-maluk.com: Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Buru (IPPEMBU) Elvis Hukunala, menduga mantan Bupati Kabupaten Buru Husni Hentihu adalah aktor atau dalang di balik penyerobotan lahan di Desa Waigeren Kecamatan Lolongguba.

Demikian antara lain keterangan Hukunala kepada wartawan, Kamis (1/9/2016). Hukunala mengatakan dalam kasus ini mantan Bupati Kabupaten Buru, Husnie Hentihu diduga telah memberikan ijin lahan bersertifikat seluas 13,643 Hektar (Ha) termasuk didalamnya lokasi lahan II transmigrasi di Unit VI kepada PT Pambers Jaya dan PT Korindo untuk penanaman pohon karet. Dari data yang berhasil dihimpun, Direktur Utama PT Pambers Jaya dan PT Korindo sebut saja Mr. Lee berkeinginan untuk membuka proyek penanaman pohon karet dengan luasan lahan yang dibutuhkan sebesar 187,5 Ha. Celakanya, cara yang ditempuh pengusaha tersebut diluar mekanisme dengan menggunakan kekuasaan yang ada, akhirnya berupaya untuk menggusur tanah adat milik 250 orang yang mempunyai lahan bersertifikat.

“Dari data investigasi yang diperoleh, Mr. Lee melakukan penanaman pohon karet di atas Tanah milik warga yang sudah bersertifikat mulai tahun 2010 sekitar 187,5 Ha atau kurang lebih 250 orang warga desa waegeren yg telah bersertifikat,” ungkap Hukunala.

Mr.Lee diketahui melakukan penanaman pohon karet pada lahan adat milik Kasim Belen. Tanah kasim berlokasi di tanah adat yang berbatasan langsung dengan tanah masyarakat desa waigeren yang bersertifikat itu berdasarkan ijin dari Husni Hentihu nomor 522/163 tahun 2010 tentang Ijin Lokasi Perkebunan yang berlokasi di dusun Migodo Desa Waegeren.

Kendati demikian, Mr. Lee berdalih dihadapan warga belen bahwa pelepasan lahan ratusan hektar itu dilakukan oleh Keluarga Kasim dengan tidak menyebutkan yang sebenarnya bahwa Mantan Bupati yang menuyuruh. Dari hasil investigasi juga bahwa Mr. Lee melakukan penanaman pohon karet tanpa memperoleh ijin dalam bentuk sertifikat hak guna usaha (HGU) dari Badan Pertanahan sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Pertanahan Nasional, Perkabang no 2 thn 2013 II dan Perkabang no 9 tahun 1999. Kasim Belen akhirnya memberikan sanggahan atas pernyataan sesat yang disampaikan oleh Mr. Lee. Menurutnya, lahan adat marga Belen kepada PT. Pambers Jaya seluas kurang lebih 100 Ha, tidak termasuk lahan transmigrasi, karena lahan transmigrasi sudah sertifikat dan memiliki batas-batas.

Hal tersebut juga disampaikan Hambali Belen, Ateng Belen, Set Belen dan semua ahli waris marga Belen yang disaksikan oleh Kaksodin Wahidi Ali Wael sebagai kepala persekutuan adat dataran tinggi dan diketahui oleh Raja Petuanan Kayeli Almarhum M. Fuad Wael, Camat Lolongkuba Bahrudin Besan, Kapolsek Waeapo Ipda H. Yahelisa, Danramil Waeapo Letu Husain Malagapi. Dalam kasus ini, beberapa oknum yang merupakan kunci atas masalah ini diantaranya Kadis Kehutanan Kabupaten Buru Umad Muhamad dan Sekretaris Daerah saat itu Djuhana Soedrajat.

Bahkan informasi yang berhasil dihimpun dari masyarakat bahwa keduanya telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari kasus ini di Mapolda Maluku bersama dengan pemilik sertifikat lahan Pujo Susanto nomor sertifikat hak milik 718 unit VI/SKPS tgl 23 oktober 1987, Samsudin Fatori nomor sertifikat hak milik 683 unit VI/SKPA tgl 23 oktober 1987, Sarjono nomor sertifikat hak milik 539/SKPA tgl 23 oktober 1987 yang diperiksa sebagai saksi korban dalam penyerobotan lahan. (DM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top